Agar Tampil Necis, Kain Lurik Jadi Seragam Dewan

TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Esti Wijayati, mengusulkan batik dan lurik digunakan sebagai seragam wajib anggota Dewan. Supaya usulan ini kuat, ia minta agar dimasukkan dalam tata tertib Dewan.

"Dengan mewajibkan seragam batik dan lurik, secara tak langsung ikut bertindak nyata membantu usaha kecil menengah," kata Esti memberi alasan. Kepada Tempo dia menjelaskan, batik sudah menjadi seragam Dewan periode sebelumnya. Tapi, batik saja tak cukup. Lurik juga layak mendapat perhatian lantaran jenis kain itu sudah hampir punah.

Selain batik dan lurik, Esti mengusulkan penggunaan bahasa Jawa diberlakukan untuk komunikasi anggota Dewan. "Kalau memang untuk melestarikan bahasa Jawa, kenapa tidak," kata Esti. Toh, kata dia, pemerintahan se-Provinsi DIY sudah menerapkan penggunaan bahasa Jawa. Esti juga mengusulkan lagu Indonesia Raya wajib didengungkan saat rapat paripurna Dewan.

Usulan itu mendapat tanggapan positif dari Fraksi Demokrat Gatot Setyo Susilo. Ia langsung setuju saja. "Ini untuk mengangkat produk lokal serta memberi dampak positif bagi perajin batik dan lurik," kata Gatot. Dengan demikian, kesejahteraan perajin batik dan lurik diharapkan meningkat.

Di kalangan internal Fraksi Demokrat, kata Gatot, juga akan memberlakukan seragam batik pada hari tertentu. "Itu di luar hari yang diwajibkan Dewan," ujarnya. Dia pun setuju bila lagu Indonesia Raya tak hanya didengungkan saat paripurna istimewa, tapi juga pada paripurna biasa.

Namun, Ketua DPRD DIY sementara, Nuryadi, mengatakan terlalu dini untuk membahas usulan itu. Soalnya, kata dia, pimpinan Dewan lebih memprioritaskan pembentukan panitia khusus Dewan ketimbang membahas tentang tata tertib. "Kami lebih memprioritaskan pembentukan panitia khusus," kata Nuryadi. Benar pak, apalagi menyangkut anggaranuntuk belanja batik dan lurik.